banjir di JAKARTA adalah takdir yang tak dapat dirubah

Jan Pieterszoon Coen memimpikan duplikat Amsterdam di Belanda ketika meminta Simon Stevin merancang sebuah kota di muara Sungai Ciliwung yang sering kebanjiran pada 1619. Kota yang dibangun di atas reruntuhan Jayakarta itu dikelilingi parit-parit, tembok kota, lengkap dengan kanal.

Dengan kanal-kanal itu, Coen berharap bisa mengatasi banjir, sekaligus menciptakan sebuah kota yang menjadi lalu lintas pelayaran, sebagaimana kota-kota di Belanda. Sungai Ciliwung yang berkelok-kelok dialihkan dan digantikan sebuah terusan lurus, Kali Besar, memotong kota menjadi dua bagian.

Namun, impian Coen hanya bertahan singkat. Kota Batavia, yang dibangun Coen, memang sempat dijuluki ”Venesia dari Timur”. Namun, tak lama kemudian, pertumbuhan kota tak terkendali, rumah-rumah yang ada sempit dan berimpit. Endapan lumpur yang memampetkan terusan berbau busuk dan menjadi sarang malaria.

Riwayat banjir

Banjir ternyata tak terbendung. Hanya tiga tahun sejak dibangun, tahun 1621, Batavia kebanjiran. Banjir juga terjadi pada 1654 dan sejak itu terus membesar. Kota yang dirancang Coen ini perlahan ditinggalkan.

Menurut catatan Restu Gunawan, sejarawan yang meneliti riwayat banjir Jakarta sejak zaman kolonial hingga sekarang, pada akhir abad ke-18, terjadi perpindahan besar-besaran penduduk Batavia ke daerah yang lebih tinggi dan sehat di selatan, yaitu Weltevreden.

Weltevreden yang semula hutan dan rawa-rawa lantas berkembang pesat. Apalagi 1807, Herman Willem Daendels membangun pusat pemerintahan ibu kota koloni Belanda di Asia di Weltevreden. Awalnya, Daendels hendak membangun pusat pemerintahan di Semarang atau Surabaya. Karena alasan biaya, dia membangun di Weltevreden. Pada 1830, ibu kota Hindia Belanda resmi pindah ke Weltevreden, sekitar Lapangan Banteng saat ini.

Daerah ibu kota itu kemudian berkembang pesat. Namun, banjir tak beranjak pergi. Menurut Restu, 1 Januari 1892, Weltevreden kebanjiran. Seperti ditulis koran Siang Po, banjir terjadi setelah turun hujan lebat selama delapan jam. Curah hujan yang tercatat di Batavia saat itu 286 milimeter. Sebagai catatan, ketinggian curah hujan saat itu jauh lebih tinggi dibandingkan curah hujan rata-rata selama dua hari terakhir, 40-100 mm, yang menyebabkan banjir besar di Jakarta. Artinya, faktor perubahan cuaca boleh diabaikan sebagai penyebab banjir Jakarta.

Setahun kemudian, banjir lebih besar melanda. Hampir seluruh kota terendam. Kampung Pluit Belakang, Sawah Besar, Kandang Sapi, Pasayuran, Kebon Jeruk, Kemayoran Wetan, dan Sumur Batu terendam air hingga 1 meter. Banjir memicu wabah kolera sehingga banyak warga meninggal.

Restu juga mencatat, Batavia kembali kebanjiran pada 1895, 1899, 1904, dan 1909. Pemerintah kolonial dinilai gagal mengatasi banjir. Pada 19 Februari 1909, koran de Locomotief menulis berita berjudul ”Batavia Onder Water”, pelesetan dari singkatan BOW (Burgelijke den Openbare Werken), kantor yang menangani sarana dan prasarana pemerintah, termasuk pengairan.

Sejak itu, banjir di Batavia terus meluas seiring pembengkakan jumlah penduduk. Januari 1918, Batavia dilanda banjir hebat sehingga melumpuhkan aktivitas kota selama sebulan. ”Belanda coba mengatasi banjir dengan membangun kanal dan pintu air,” kata Restu.

Peninggalan itu, antara lain, Kanal Banjir Kalimalang, pintu air Matraman, dan pintu air Karet. Kanal Banjir Kalimalang, menurut Restu, bisa menyelamatkan kawasan Menteng dan sekitarnya yang dihuni kalangan elite Belanda dari banjir tahun 1923. Namun, permukiman pribumi di Batavia tetap banjir.

Sistem kanal tidak bisa mengatasi banjir besar yang melanda Batavia pada 1932 dan 1933. ”Kanal itu dibangun bukan untuk menyelesaikan seluruh banjir Jakarta, hanya beberapa kawasan saja, karena air pasti meluber ke daerah lain yang lebih rendah,” kata Restu.

Dari dulu, kanal tidak memberi jaminan, apalagi Kanal Barat yang dirancang Herman van Broeen tahun 1923 dan baru dibuat pada 1973. Proyek itu sudah ketinggalan 50 tahun. Adapun Kanal Timur dibangun pada 2006. ”Sistem Kanal Banjir Kalimalang yang dibuat ketika penduduk Jakarta masih di bawah 800.000 orang saja tidak bisa mengatasi banjir. Anehnya, kita sekarang masih mengandalkan kanal, bahkan mau membangun deep tunnel,” ungkapnya.

Restu mengatakan, kegagalan sistem kanal yang dirintis Belanda karena topografi Jakarta yang datar dan tingginya tingkat sedimentasi.

Cekungan banjir

Ahli geologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jan Sopaheluwakan, mengatakan, banjir Jakarta tak akan bisa diselesaikan dengan sistem kanal karena geologis Jakarta sebenarnya cekungan banjir. Sebaliknya, kawasan utara sekitar Ancol dan Teluk Jakarta mengalami pengangkatan karena proses tektonik. Akibatnya, air dari 13 sungai yang bermuara di Teluk Jakarta tidak bisa mengalir lancar ke laut dan kerap terjebak di cekungan besar Jakarta.

”Itu sebabnya, Teluk Jakarta tidak bisa membentuk delta, seperti Delta Mahakam di Kalimantan. Endapan kasar yang dibawa sungai-sungai mengendap di cekungan Jakarta sehingga tidak sampai ke laut dan membentuk delta,” katanya.

Teluk Jakarta, menurut Sopaheluwakan, adalah tinggian lokal, sementara dari Pantai Teluk ke arah darat (ke selatan) adalah kawasan rendahannya. Dataran rendahan (cekungan) ini dibatasi tinggian Ciputat. Jadi, dari barat Ciputat hingga Teluk Jakarta ibarat sebuah mangkuk raksasa. Jakarta tepat berada di tengah mangkuk itu sehingga secara geomorfologi disebut ”dataran banjir Jakarta”.

Cekungan Jakarta, menurut Sopaheluwakan, terbentuk dari tanah sedimen muda sangat tebal tetapi belum terkonsolidasi. Akibatnya, secara geologis, tanah di Jakarta perlahan turun. Penurunan tanah di Jakarta diperparah pengambilan air tanah secara besar-besaran. ”Penurunan tanah di Jakarta bervariasi di beberapa tempat, 4-20 sentimeter per tahun,” katanya.

Kondisi tanah yang secara geologis merupakan cekungan menyebabkan pada masa lalu sebagian kawasan Jakarta berupa rawa-rawa yang dikepung sungai-sungai. Sebagian dataran yang kering pada musim kemarau menjadi daerah parkir air waktu banjir. ”Di masa kolonial, daerah luapan banjir dinyatakan sebagai daerah parkir air dan dinyatakan sebagai daerah pertanian dan kawasan hijau. Pemanfaatannya untuk kawasan terbangun maksimal 5 persen dari luas tanah,” kata Restu.

Sejak 1960-an, kawasan parkir air diuruk. Sebagai contoh, kawasan Tebet yang sebenarnya adalah luapan banjir Sungai Ciliwung, kawasan Mampang yang merupakan luapan banjir Sungai Krukut, dan Kebayoran Lama yang merupakan luapan banjir Sungai Grogol.

Ancaman banjir di Jakarta bertambah parah seiring perubahan kawasan dataran tinggi yang mengelilingi cekungan menjadi pusat permukiman baru. Waduk-waduk dan rawa-rawa yang banyak di pinggiran Jakarta kini dikeringkan dan dijadikan hunian. Akibatnya, kawasan untuk resapan air justru mengirim lebih banyak air permukaan ke Jakarta.

Sopaheluwakan menyarankan, untuk mengurangi banjir Jakarta, kota ini harus menambah kawasan resapan dan mengembalikan fungsi tempat parkir air. ”Gambir ke selatan harus ada lebih banyak ruang terbuka hijau dan situ-situ untuk menyerap air. Ini dimungkinkan dengan merevisi total tata ruang yang ada. Lahan terbuka diperbanyak dan pembangunan dilakukan ke atas,” katanya.

Kawasan penyangga juga harus dihijaukan kembali. Tidak boleh lagi menghabisi lahan di Tangerang, Bogor, dan sekitarnya untuk hunian.

Sejarah mencatat banjir sudah mengakrabi Jakarta sejak awal pendirian kota ini. Yang jadi masalah, warga kota tidak beradaptasi dengan banjir dan masih bermimpi menyelesaikan banjir ”hanya” dengan kanal-kanal dan deep tunnel. ”Jika takut banjir, jangan bangun rumah di bantaran sungai atau bekas situ. Boleh saja bangun rumah di sana, tetapi berbentuk rumah panggung atau rumah terapung, seperti di Sumatera dan Kalimantan,” kata Restu.